SURABAYA (Indikator) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan nilai ekonomi nasional yang hilang akibat pandemi Covid-19 tahun lalu mencapai Rp1.356 triliun atau 8,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menyatakan jumlah kerugian tersebut merupakan selisih realisasi PDB pada tahun lalu yaitu minus 2,07 persen dengan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2020 sebesar 5,3 persen.
“Kita estimasikan dari hilangnya kesempatan kita untuk meraih pertumbuhan ekonomi 2020 sebelum Covid-19 ditargetkan 5,3 persen dan berakhir dengan minus 2 persen maka nilai kerugian yang hilang diestimasi Rp1.356 triliun atau 8,8 persen dari PDB
2020,” katanya dalam Rakorbangpus 2021 di Jakarta, Kamis (29/4/2021). Sri Mulyani menuturkan kerugian Rp1.356 triliun terjadi karena terdapat pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada PDB dan tekanan terhadap APBN baik dari sisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan.
Ia mengatakan respon fiskal dalam menghadapi pandemi Covid-19 pada tahun lalu terlihat dari belanja negara yang meningkat hingga Rp284,2 triliun atau 12,3 persen (yoy).
Kemudian juga realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 sebesar Rp579,8 triliun yang menjadi salah satu faktor belanja negara tahun lalu mencapai Rp2.589,9 triliun.
Selanjutnya, utang neto turut meningkat Rp1.226,8 triliun atau 7,8 persen dari PDB 2020 dan beban bunga utang juga meningkat Rp38,6 triliun dari total Rp314,1 triliun atau 2 persen dari PDB.
Di sisi lain, pendapatan negara tahun lalu terkontraksi 16 persen dengan realisasi turun mencapai Rp312,8 triliun sedangkan untuk penerimaan perpajakan sendiri terkontraksi hingga 16,9 persen (yoy).
“APBN sebagai instrumen utama yang melakukan countercyclical agar tidak merosot ke bawah,” ujarnya.
Ia melanjutkan, berbagai hal itu menyebabkan defisit Indonesia melebar hingga 6,1 persen namun masih relatif moderat dibanding negara-negara lain dan mampu memberikan daya dorong cukup besar terhadap ekonomi.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemberian stimulus dan defisit fiskal ke depan, akan tetap dikendalikan untuk menjaga tingkat utang yang aman serta fiskal yang sehat.
“Indonesia perlu terus menjaga dan mengelola APBN untuk kembali sehat dan kita tahu APBN masih kembali diperlukan untuk memulihkan ekonomi,” tegasnya.
Bansos
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, banyak masyarakat kehilangan jam kerja dan penghasilan karena pembatasan aktivitas selama pandemi.
“Dari hitungan Bappenas dan sudah dikonfirmasi oleh BPS, bahwa ada sekitar 24 juta tenaga kerja yang kehilangan jam kerja. Bukan kehilangan kerja, tetapi jam kerja dan minimal separuh dari waktu kerja kerjanya.”
“Jadi kalau dia kerja 40 jam per minggu mungkin dia kehilangan 20 jam per minggu,” kata Suharso dalam sebuah forum, Kamis (21/1/2021).
Pekerja yang kehilangan jam kerja terutama berasal dari sektor pariwisata dan manufaktur, dengan total penghasilan pekerja yang hilang sebesar Rp360 triliun.
Pekerja dari dua industri tersebut selama ini memang dibayar berdasarkan jam kerja, sehingga pemotongan jam kerja sangat mempengaruhi penghasilan mereka.
Suharso menjelaskan, total penghasilan tersebut terdiri atas 18 juta pekerja di sektor manufaktur dan 12 juta pekerja di sektor pariwisata. Belum lagi sektor lainnya.
“Lalu industry impact dan indirect impact itu sudah mendekati Rp1.000 triliun. Ini menjelaskan bahwa daya beli berkurang. Dan GDP (Gross Domestic Product) kita sebagian besar adalah konsumsi rumah tangga,” jelasnya.
Menurut Suharso, pemulihan daya beli masyarakat juga menjadi penting selain mengatasi pandemi. Dalam jangka pendek pemberian berbagai macam bantuan sosial secara tunai diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya daya beli masyarakat (Ant/Ist)